Peran Negara dalam Pembangunan

Menurut perspektif merkantilis memandang bahwa developmental state merupakan suatu konsep pembangunan negara, dimana negara sebagai aktor utama yang bertujuan memaksimalkan kekuasaan, dan peran negara dianggap primer—memperjuangkan kepentingan nasional. Negara melakukan intervensi pasar untuk melindungi ekonomi domestiknya dari dominasi asing. Selain itu model yang diperkenalkan oleh Chalmers Johnson dalam buku MITI and The Japanese Miracle : The Growth Industrial Policy 1925-1975 ini menggambarkan peran pemerintah yang sangat besar, adapun ciri developmental state adalah :

a.       Peran pemerintah sangat besar dalam sector pembangunan ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk intervensi, kebijakan terhadap pasar

b.       Kebijakan industri aktif  sebagai prioritas utama negara diberikan untuk pertumbuhan ekonomi

c.       Terdapat suatu agen utama pembangunan dalam birokrasi negara

Hubungan State-Market di Jepang

(1)   Setelah Perang Dunia II, Jepang muncul sebagai kekuatan ekonomi dunia dimana pada tahun 1960an sampai 1990an mengalami pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan peran elit pemerintah Jepang bersama birokrat dan pihak swasta yang dikenal sebagai Iron Triangle. Selama pemulihan pasca PD II, Jepang memprioritaskan pada industri bernilai tinggi dan berdasarkan pada teknologi.

(2)   Pemerintah Jepang memiliki kapasitas melakukan intervensi dalam pasar secara selektif yang terletak pemerintah memiliki gyosei Shido dan sifat intervensi pemerintah adalah market friendly.

(3)   Pemerintah Jepang sendiri memperkuat industri dalam negeri, secara sistematis pemerintah menerapkan kebijakan makroekonomi

(4)    Peran pemerintah Jepang dalam pembangunan industri diwujudkan melalui hubungan dengan swasta dengan  pembentukan Industri strategis MITI dan MoF. Tujuannya sangat penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan strategis, terdiri dari orang-orang yang memiliki bakat manajerial terbaik dalam birokrasi sehingga mampu mengambil inisiatif dan bekerja secara efektif.

(5)    Era 1980an, peran negara mengalami transisi—adanya transformasi peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi Jepang, serta tantangan dalam proses pembuatan kebijakan—membuat peran mulai terdifusi. 

Lalu bagaimana dengan pembangunan di Indonesia ?

(1)    Pemerintah Indonesia di masa Orde Baru, berorientasi pada national building, dimana pembangunan ekonominya mengalami kemajuan strategis-melihat bahwa  di masa Orde Baru membuka diri terhadap bantuan pihak luar, termasuk strategi pembangunan yang mengadopsi Model WW Rostow.

(2)    Strategi ekonomi melalui koalisi kuat teknokrat, para investor dan orientasi pada bantuan/ pinjaman asing, memperkuat posisi kelompok-kelompok bisnis lokal dan internasional, terlebih peran dan dukungan ABRI ( militer ) ang berada di barisan penguasa—Soeharto. Sebagaimana kita ketahui bahwa penguasa saat itu mengembangkan benevolent obedience birokrasi dimana penggunaan militer dan Golkar termasuk sebagai upaya mobilisasi masyarakat.

(3)    Tahun 1970an, peran pemerintah dalam pembangunan dinampakkan terlebih pemerintah sebagai aktor utama kegiatan investasi, produksi, distribusi

(4)    Aliansi yang kokoh antara para anggota elite kekuasaan ( politisi ),birokrat, pengusaha—membentuk jaringan kelompok ekonomi Indonsia yang berada dibawah sistem patron-klien penguasa.

Mengapa terjadi perbedaan hasil pembangunan ?

1. Secara historical penerapan developmental state Jepang dimulai pasca perang dunia II, Jepang muncul sebagai kekuatan ekonomi global d era 1960an sampai 1990an & mencapai angka pertumbuhan ekonomi pesat. Sedangkan di Indonesia penerapannya dimulai pada masa pemerintahan Orde Baru.

2. Model Iron Triangle secara sistematis berbeda, jika di Jepang birokrasi posisinya di atas sebagai perumus kebijakan, elit politik dan pengusaha swasta adalah hasil koneksi dari kelas elit yang berkuasa yang hubungannya diwujudkan dalam Japan Inc--adanya keterlibatan kelompok bisnis Jepang dalam pembangunan infrastruktur dan strategi guna memperkuat kebijakan indutrialisasi. Sedang di Indonesia birokrasi dan elit politik posisinya sejajar yang memberikan aturan main pengusaha untuk menjalankan kebijakan yang sudah dirumuskan penguasa.

3. Peran keduanya mendorong pertumbuhan perekonomiannya, tetapi peran negara di Jepang, negara dengan kapasitasnya mengambil kebijakan secara makroekonomi, misal untuk perdagangan, industri besar, dan dengan intervensinya pada akhirnya memberi kebebasan pasar pada prakteknya. Sedangkan di Indonesia, pemerintah Orde Baru sangat mendominasi di segala aspek menerapkan sistem secara bertahap yang aplikasinya melalui rencana Pelita--> Konsep Rostow.

4. Benefit dari peran negara di Jepang, memiliki kapasitas melaksanakan intervensi pasar secara selektif—karena memiliki gyosei shido, prestasi ekonomi unggul—ekspor meningkat. Sedangkan di Indonesia,  investor asing yang masuk yang dapat membantu  pertumbuhan ekonomi Indonesia.

5. Peran negara yang kuat di Jepang memacu pertumbuhan industri secara cepat karena modal yang tersedia, sedang di Indonesia peran negara yang kuat belum ditunjang dengan permodalan yang cukup tetapi juga tidak berlebih, sehingga belum dapat melakukan transfet teknologi.

Daftar Pustaka :

Arfani Noer Riza, Poppy S.B Winanti, Bahan Bacaan SPHI 609, Seminar Ekonomi Politik Internasional, Universitas Gajah Mada 2006

Lairson, D Thomas and Skidmore. International Political Economy, The Struggle...: Mas’oed Mohtar, Ekonomi Politik Internasional dalam Pembangunan, April 2003. Pustaka Pelajar.

Sing Hua Lim, Peranan Jepang di Asia ( edisi ketiga), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001.